Monitoring Penyelenggaraan Negara
Kami mengawasi pelaksanaan tugas penyelenggara negara dan pengelolaan keuangan negara secara independen, sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal.
Cakupan
- Pengawasan perizinan daerah
- Pengawasan pengadaan barang/jasa
- Monitoring kebijakan publik
Investigasi Independen
Tim investigasi bersama jaringan DPD meninjau langsung lokasi yang diduga bermasalah — dari proyek infrastruktur hingga kasus sektor perkebunan.
Cakupan
- Peninjauan lokasi proyek
- Verifikasi bukti permulaan
- Penyusunan laporan faktual
Pendampingan & Perlindungan Pelapor
Kami mendampingi masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi, memastikan laporan diproses sesuai prosedur dan identitas pelapor terlindungi.
Cakupan
- Pendampingan administrasi laporan
- Kerjasama dengan penegak hukum
- Perlindungan identitas pelapor
Konsultasi Hukum Pidana & Perdata
Layanan konsultasi bagi masyarakat dan instansi yang membutuhkan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan langkah hukum yang tersedia.
Cakupan
- Konsultasi kasus individu
- Pendampingan instansi
- Dialog dengan aparat penegak hukum
Kemitraan Penegak Hukum
Koordinasi berkelanjutan dengan Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan LKPP agar temuan masyarakat ditindaklanjuti secara formal dan berkeadilan.
Cakupan
- Koordinasi laporan lintas lembaga
- Pengawalan proses hukum
- Rekomendasi perbaikan kebijakan
Literasi & Edukasi Anti Korupsi
Sosialisasi dan edukasi bagi komunitas, instansi, dan generasi muda agar paham bahwa korupsi merugikan seluruh lapisan masyarakat.
Cakupan
- Sosialisasi ke komunitas
- Materi edukasi sekolah
- Pencegahan sejak dini
- Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara
- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
- Penggelapan dalam jabatan
- Pemerasan dalam jabatan
- Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan
- Delik gratifikasi
- Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- Menyangkut kerugian keuangan negara
- Pengaduan disampaikan secara tertulis
- Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
- Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
- Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
- Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan
- Sumber informasi untuk pendalaman
- Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
- Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan
Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:
- Bukti transfer, cek, bukt penyetoran, dan rekening koran bank
- Laporan hasil audit investigasi
- Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
- Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
- Foto dokumentasi
- Surat, disposisi perintah
- Bukti kepemilikan
- Identitas sumber informasi
