Legal
Berpedoman pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bermitra
Bekerja bersama KPK, Polri, Kejaksaan, dan LKPP
Melakukan Investigasi di Lokasi Proyek
Bersama Jajaran DPD dan Team Investigasi Ketua Umum dan Sekjen melakukan investigasi di Lokasi Proyek yang diduga bermasalah
Konsultasi Hukum Pidana
Ketua Umum dan Ketua DPD Jawa Barat berkunjung ke Biro Wasidik Mabes Polri yang langsung diterima oleh Kombes Pol (Purn) Dr. Warasman Marbun, S.H, M.H
Kasus Sawit di Riau
Menghadap Dir Krimsus Polda Riau
Bersama Jajaran DPD Jawa Barat
Ketua Umum LPAKRI turun langsung ke DPD Jawa Barat mendampingi DPD untuk membuat Pelaporan
Membuat Laporan Ke Slog Polri
DPP menghadiri panggilan Slog Polri terkait dugaan Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak sesuai Prosedur yang berlaku di Slog Polri
Peninjauan Lokasi Lahan
Bersama Dinas Perkebunan dan Penyidik dari Polda Riau meninjau lokasi lahan sawit yang bermasalah.
%
Kasus Terlapor
2
Orang
Dijadikan Terdakwa
%
Keberhasilan
Efektifitas berarti pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan. Untuk penentuan alat indikator efektifitas LPAKRI dapat dilihat dari berbagai pelaporan yang terbukti banyak yang jadi terdakwa.
Kombes Pol (Purn) Warasman Marbun, S.H, M.H
Ahli HUkum Pidana Mabes Polri
Hendaknya selalu diingat bahwa masyarakat sesungguhnya sangat menghendaki munculnya jiwa kepeloporan dan sifat keteladanan aparatur negara sebagai panutan mereka dengan tindakan nyata mencegah dan memberantas KKN
Nawawi Pomolango
Ketua KPK Sementara
Lembaga Masyarakat Pemerhati Tindak Pidana Korupsi sudah banyak berdiri untuk memberantas korupsi yang telah mendudukan Indonesia sebagai negara korup dengan indeks kepercayaan masyarakat masih jauh di bawah.
Listyo Sigit Prabowo
Kapolri
Pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya telah berjalan cukup lama, bahkan nyaris setua umur Republik ini berdiri. Berbagai upaya represif dilakukan terhadap para pejabat publik atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan korupsi.
Burhanuddin
Jaksa Agung RI
DR Warasman Marbun SH MH
Penasehat (Ahli Hukum Pidana Mabes Polri)
Kolonel CHK Kriston Togatorop,S.Pd, SH, MH
Pembina (Staff Direktorat Hukum TNI AD)
Ramuddin Sibagariang, SH, MH
Ketua Umum
Ir. Carlo Sigalingging, SH
Sekretaris Jenderal
Erikson Gultom, S.T
Wakil Sekretaris
Jabonari Panjaitan, SE
Bendahara Umum
Google Maps API Key Is Missing.
In order to use google maps on your website, you have to create an api key and insert it in customizer "Google Maps API Key" field.
I would like to discuss:
